Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan ” bukti permulaan”, karena rekaman tindak pidana (rekaman Closed Circuit Television (CCTV)) dapat dijadikan sebuah petunjuk (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), bila ditambah dengan saksi yang mengenali pelaku dari rekaman tindak pidana dan laporan polisi. Jadi rekaman video tindak pidana dan laporan petunjuk dapat dijadikan ”bukti permulaan yang cukup” Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (real evidence), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedimikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus. Suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah harus memenuhi adanya syarat formil dan syarat materil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Closed Circuit Television (CCTV) Records can be used as "preliminary evidence", because recording a criminal act (Closed Circuit Television (CCTV) recording) can be used as a clue (Article 184 paragraph (1) KUHAP), if added by witnesses who recognize the perpetrator from the recording criminal offenses and reports police. So video recordings of criminal offenses and instructions reports can be used as "sufficient preliminary evidence" Electronic evidence as a legitimate and independent evidence (real evidence), of course, must be guaranteed that a record / copy of data (data recording) runs in accordance with applicable procedures (calibrated and programmed) in such a way that the print out results a data is acceptable in proof of a case. An electronic information and document can be used as legal evidence that must legitimately fulfill the formal requirements and material requirements as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The formal requirement is regulated in Article 5 paragraph (4) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely that electronic information or documents are not documents or letters which according to legislation must be in written form, while material requirements are regulated in Article 6, Article 15, and Article 16 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.