Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, maka jumlah warga negara asing ke Indonesia meningkat tajam. Semakin meningkatnya wisatawan asing yang datang ke Indonesia menyebabkan Imigrasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan selektif keimigrasian dan hakikat keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemberlakuan kebijakan bebas visa menimbulkan dampak politik, hukum, dan keamanan dalam perspektif keimigrasian yang meliputi: Pertama, pelayanan keimigrasian. Terjadinya penurunan jumlah pemberian Visa on Arrival (VOA) dan permohonan perpanjangan izin tinggal dengan menggunakan VOA. Kedua, penegakan hukum. Adanya peningkatan pelanggaran dan kejahatan keimigrasian sebanyak 70% dengan jumlah sebanyak 9.226 kasus. Ketiga, keamanan negara. Terjadi peningkatan pelanggaran yang mengancam keamanan negara baik pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran tindak pidana yang dilakukan orang asing. Keempat, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terjadi penurunan jumlah penggunaan fasilitas hingga 23,5%.

After the enactment of Presidential Regulation No. 21 of 2016 on Visit Visa Exemption, the number of foreign citizens to Indonesia increased sharply. The increasing number of foreign tourists who come to Indonesia, caused immigration has a greater responsibility in maintaining the sovereignty of the state. The formulation of the problem studied in writing this article is how the implementation of visit visa exmeption policy in the immigration perspective. The theoretical frameworks used include immigration selective policy theory and the nature of immigration. From the research results it can be seen that the application of visit visa exmeption policy has political, legal and security impacts in the perspective of immigration which includes: First, immigration service. The decline in the amount of Visa on Arrival (VOA) and the application for extension of residence permit by using VOA. Second, law enforcement. There is an increase of immigration violations and crimes by 70% with a total of 9,226 cases. Third, the security of the country. An increase in violations that threaten the state's security both immigration violations and criminal offenses committed by foreigners. Fourth, community welfare development facilitator. There was a decrease in the number of use of facilities up to 23.5%.