Korupsi sebagai sebuah kejahatan yang sangat identik dengan kerugian negara tentu memerlukan tindakan-tindakan tambahan, bukan hanya persoalan menangkap dan menghukum pelaku, melainkan juga perlu dilakukan upaya dalam mengembalikan keuangan negara. Hal ini dikarenakan korupsi telah merugikan triliunan kekayaan negara. oleh karena itu perlu dijabarkan masalah tentang asset recovery dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi), dan UU Bantuan Timbal Balik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui instrument pidana, instrumen perdata dan melakukan kerja sama dengan negara lain. Selain itu Indonesia sendiri juga telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance Ni Criminal Matters

Corruption as an evil that very identical with the state a loss of course need additional actions , not just the problem of catch and punish the offender , but also needed a new state financial institute in the repayment of .It was because the corruption have lost trillions of the wealth of the country . Because it was necessary elaborated by the issue of asset recovery corruption in a criminal offense . This research including the kind of research normative law by approach doctrinal. From the results of this study can be concluded that the Government of Indonesia has issued several regulations that can be used as a Law on Crime Money Laundering legal ground juridical Corruption Act Against Law No. 7 of 2006 on Ratification of United Nations Corruption Efforts, and the Law on Assistance Reciprocal. Criminal instrument, can be done through Indonesia itself also has cooperated with other countries. In addition 2008 ratified the agreement through Law No 15 Year About Ratification Treaty on Mutual Legal Assistance Ni Criminal Matters