Persoalan hukum agraria semakin menjadi kompleks semenjak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Konfigurasi politik yang digunakan Pemerintah cenderung mengarah konfigurasi politik demokratis dikarenakan secara konstitusi Pemerintah telah diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk yang mengeluarkan PP No. 103 Tahun 2015, alasan yuridis lainnya PP No. 103 Tahun 2015 yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UUPA jika hal tersebut ditinjau dari aspek kepastian hukum. Karakter produk hukum dalam PP No. 103 Tahun 2015 cenderung bersifat ortodoks dikarenakan muatannya begitu positivist – instrumentalistik dan rinciannya rentan menimbulkan open interpretative.

Legal problem agrarian is getting into complex since the indonesian government issued government regulation the republic of indonesia no. 103/2015 about ownership house or occupancy by foreigners in indonesia. Political configuration used by government tending to leading configuration democratic political because in the constitution the government has given power and the authority to that issue of a government regulation PP No. 103/2015, reason juridical other PP no. 103 / 2015 determined in accordance with the regulation as stated in UUPA if these in terms of the aspect of legal certainty Character legal products in government regulation PP no.103/2015 tended to be orthodox because the charge so positivist - instrumentalistik and the details are susceptible cause open interpretative.