Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara wajib melakukan pengawasan terhadap lalu lintas yang terjadi di negara Indonesia. Banyaknya pelanggaran keimigrasian, mengakibatkan meningkatnya jumlah Deteni di berbagai Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Rudenim Jakarta memiliki satu orang Deteni (Danko Nizar Zlavic) yang mengaku berkewarganegaraan Kroasia. Namun karena tidak memiliki dokumen perjalanan (paspor), maka ia tidak diakui oleh Kedutaan Besar negaranya yang berada di Indonesia. Sehingga ia ditetapkan sebagai Deteni Stateless dan terus menetap di Rudenim Jakarta, hingga melewati batas waktu detensi bagi Deteni yaitu 10 (sepuluh) tahun. Untuk itu diharapkan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat berkoordinasi dengan pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) agar Deteni tersebut dapat diserahkan kepada negara yang dapat memberikan kewarganegaraan kepadanya, serta membangun rumah singgah bagi para Deteni Stateless agar mereka dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya.

Immigration as the gatekeeper of the state must monitor the traffic that occurs in the country of Indonesia. There were number of immigration violations, resulting in increasing number of Deteni at various Immigration Detention Houses (Rudenim) in Indonesia. Rudenim Jakarta has one Detainee (Danko Nizar Zlavic) who claimed Croatian citizenship. However, because he did not has travel documents (passport), then he is not recognized by his country's embassy in Indonesia. So, he was appointed as Stateless Detainee and continued to stay in Rudenim Jakarta, beyond the detention deadline for Deteni that is 10 (ten) years. It is therefore desirable for the Directorate General of Immigration to be able to coordinate with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), so that the Deteni can be submitted to a country which may grant citizenship to him, and build a stopover house for the Stateless Deteni so they can live their lives as they should.